Simak! Delapan Poin Pernyataan Sikap IDI, ARSI, dan PERSI

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ilham Oetama Marsis menilai, kasus vaksin palsu yang saat ini menjerat sejumlah tenaga medis sebagai tersangka, merupakan skenario cuci tangan pemerintah.

Dengan dijadikannya sejumlah dokter dan tenaga medis sebagai tersangka, muncul imej  di masyarakat bahwa dokter yang bertanggung jawab atas kasus tersebut.

"Ini menimbulkan perspektif negatif terhada profesi dokter dan fasilitas medis," kata Ilham dalam konferensi pers di kantor PB IDI, Jalan Sam Ratulangi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/7). Asosiasi Rumah Sakit Indonesia (ARSI) dan Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) juga hadir di konpres tersebut.

Akibat skenario itu, masyarakat mendiskreditkan profesi dokter. Bahkan, ada dokter terluka karena mendapatkan perlakuan anarkitis di sejumlah tempat. 

Kejadian tindak kekerasan dan anarkis terjadi di RS Harapan Bunda Jakarta Timur pada15 Juli 2016,  RSIA Mutiara Bunda Ciledug pada16 Juli 2016, dan di RS Santa Elisabeth Bekasi pada16 Juli 2016

"Tolong pemerintah jangan memperkeruh masyarakat. Setiap orang punya tugas, pokok, dan fungsinya (tupoksi) masing-masing. Mari tuntanskan masalah ini," terang Ilham. ‎(Mg4/jpnn)

Berikut Pernyataan Sikap IDI, ARSSI, dan PERSI:

1. Menyampaikan empati yang mendalam kepada seluruh rakyat Indonesia,  khususnya para orang tua yang anaknya diduga mendapat vaksin palsu.  PB IDI yang mewakili seluruh dokter Indonesia beserta PERSI, dan ARSSI memahami situasi ini, namun tetap mengharapkan masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan anarkis yang dapat merugikan semua pihak serta mengedepankan asas praduga tidak bersalah.