Sinjai Ancam Hentikan Pasokan Sembako ke Kaltim

Rabu, 01 Februari 2012 – 22:02 WIB

Andy juga mempertanyakan alasan Kaltim minta dana bagi hasil lebih besar. Alasannya, Sinjai dengan dana perimbangan dari pusat saja mampu  mampu memberikan pelayanan dasar masyarakat secara gratis di bidang pendidikan dan kesehatan.

Hal serupa juga disampaikan 5 saksi fakta lain yang diajukan Kementerian Hukum dan HAM serta Departemen Keuangan selaku perwakilan pemerintah. M Shadiq Pasadigoe, Bupati Tanah Datar, Sumatera Barat, menyatakan, jika permohonan Kaltim dikabulkan maka hal itu akan jadi prahara bagi daerah miskin. Sebab, jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) akan turun.

Sementara Hadi Purwanto yang mewakili Bupati Gunung Kidul menyebut tuntutan Kaltim yang didukung 17 daerah penghasil migas, akan memengaruhi pelayanan masyarakat di daerah bukan penghasil migas. "Oleh karenanya, kami mohon MK pertimbangkan dampaknya pada penurunan pendapatan daerah yang tak memiliki sumber daya alam," ucap Hadi.(pra/jpnn)

JAKARTA - Langkah masyarakat Kalimantan Timur menggugat Undang-undang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Nomor 33

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News