Sinyal Hanya Kasih KPU Maksimal Rp 200 Miliar

Apalagi mengingat, APBD NTB masih banyak dibutuhkan untuk sektor pembangunan lain, termasuk program pengentasan kemiskinan, insfrasktruktur dan lainnya.

Dikhawatirkan, jika anggaran daerah terlalu banyak tersedot untuk anggaran pelaksanaan Pilkada,  akan mengganggu anggaran pembangunan yang ada.        

Terlebih, di tengah adanya kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana transfer daerah hingga Rp 162 miliar. Hal itu dipastikan sangat mempengaruhi dan berdampak terhadap program pembangunan yang ada. 

“Kita upayakan rasionalisasi anggaran pilkada dari Rp 236 miliar diajukan maksimal bisa menjadi Rp 200 miliar, " ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD NTB, Bidang Politik dan Pemerintahan, Rumaksi mengatakan, besaran  alokasi anggaran dibutuhkan bagi pembiayaan pilkada NTB dipastikan bakal membuat pemda kesulitan.

Untuk bisa merealisasikan anggaran pilkada, bakal banyak pos anggaran lainnya akan dipangkas.

Terpisah,  Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori mengatakan, besaran anggaran yang diajukan KPU NTB telah melalui berbagai kajian dan pertimbangan yang didasarkan pada ketentuan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku. 

Aksor mengakui, anggaran pilkada diajukan mencapai lebuh Rp 236 miliar lebih banyak tersedot bagi untuk pembayaran honorarium KPPS, PPS,  dan logistik. (yan/sam/jpnn)