Skandal Freeport: Polri Didesak Periksa Keluarga Pak JK

jpnn.com - JAKARTA - Skandal Freeport yang menyeret nama Wakil Presiden Jusuf Kalla mulai semakin gaduh. Isu pertemuan antara Aksa Mahmud dan Erwin Aksa (yang tidak lain adalah ipar dan keponakan JK) dengan bos Freeport, Jim Bob, dianggap bakal memunculkan konflik berkepanjangan.

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai, Polri penjaga keamanan dan ketertiban serta penegak hukum, harus segera turun tangan mengusut permasalahan ini.

"Sejak kasus Papa Minta Saham ramai dibicarakan di dunia maya, kini giliran tudingan masyarakat terhadap JK bahwa keluarganya terlibat dalam urusan perpanjangan kontrak Freeport. Ini akan menimbulkan kegaduhan yang bisa mengarah pada konflik. Saya minta Polri turun tangan demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif. Polri bisa melakukan tindakan preventif agar ini tidak meluas dan menimbulkan konflik," ujar Neta, Kamis (24/12).

Untuk itu lanjutnya, Polri perlu juga harus memeriksa dan melanjuti pemeriksaan terhadap aktor-aktor yang diduga terlibat pada kasus ini.

"Kan ada SE Kapolri tentang ujaran kebencian, dan sekarang semua pihak saling tuduh baik di media maupun sosial media. Nah polisi harusnya periksa mana tuduhan itu yang benar dan mana yang tidak. Periksa semua pihak yang terlibat. Kalau yang menuduh JK terlibat maka harus diperiksa dan kalau tuduhan itu benar maka polisi harus menindaklanjutinya," pinta Neta.

Selain itu ujarnya, polisi juga patut memeriksa apakah kegaduhan kasus Papa Minta Saham yang melibatkan Setya Novanto karena dituduh meminta saham Freeport dan mencatut nama Wapres Jusuf Kalla itu benar atau tidak. "Jangan sampai Setya Novanto hanya dijadikan korban untuk menutupi perilaku keluarga wakil presiden," tegas Neta.

Kalau ini yang terjadi, Polisi juga punya kewenangan memeriksa ipar dan keponakan Jusuf Kalla. Nanti ketahuan apakah pertemuan mereka dengan Jim Bob itu dalam rangka meminta saham juga, atau lainnya. "Kalau tidak diperiksa, yah mana bisa tahu. Setya Novanto saja diperiksa oleh DPR kan," pungkasnya. (fas/jpnn)