Soal BBM, Pemerintah Dinilai Lempar Handuk

Sabtu, 21 Januari 2012 – 12:38 WIB

Pemerintah harus segera menjemput bola dan menghitung benar-benar bagaimana berbagai opsi itu dengan melihat semua aspek. Karena, ini kebijakan utk negara, untuk rakyat bukan untuk perusahaan atau perorangan dan kelompok. Diingatkan, kalau tidak siap jangan melempar isu ke publik sebuah kebijakan yang belum jelas benefitnya untuk rakyat. "Berikan opsi-opsinya kepada DPR dan mari menghitung bersama. Kita bahas tuntas semua secara terbuka dan akuntabel," kesal dia.

Ia menjelaskan, berbagai aspek resiko sudah dibeberkan DPR dan silahkan pemerintah melihat serta menganalisa dengan jernih. Pemerintah, kata dia, harusnya tidak hanya fokus kepada pengeluaran negara saja yang di besar-besarkan.

Tapi, rakyat juga menunggu transparansi pemerintah soal pemasukan negara seperti apa, darimana saja sumbernya dan juga peruntukannya selama ini untuk apa saja. "Manfaat 'in and out' keuangan negara tentunya endingnya semata mata seharusnya untuk kepentingan mensejahterakan rakyat," tambah Dewi.

Lebih jauh ia mengatakan, perlunya pemahaman dan implementasi good governance yang menyeluruh. Ia menilai, kearifan pemerintah tak ditunjukkan selama ini. Kecenderungan sikap emosi menghadapi tuntutan dan penolakan masyarakat menunjukkan pemerintah tak pernah siap. Skenario kebijakan energi yang seharusnya jadi payung semua tatanan kebijakan migas dan pertambangan hingga energi terbarukan saat ini menjadi makin krusial harus segera ditindak lanjuti.

JAKARTA--Anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani, menilai pernyataan Wakil Menteri ESDM di berbagai media soal kebijakan pembatasan BBM yang balik menuding 

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next