Soal BBM, Pemerintah Dinilai Lempar Handuk

JAKARTA--Anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani, menilai pernyataan Wakil Menteri ESDM di berbagai media soal kebijakan pembatasan BBM yang balik menuding  DPR tidak siap, amat menunjukkan diri sebagai pemerintahan 'boneka'.

Bahkan, menurutnya, pemerintah tidak pernah siap mewujudkan kebijakan yang pas dengan kondisi sosial ekonomi dan politik dalam negeri termasuk kelemahan dalam mensikapi terpaan pengaruh perkembangan global.

Ia menjelaskan, pemerintah sudah sejak awal tahun 2011 membahas usulan soal kebijakan BBM. "Tapi, semua hanya wacana saja,mulai dari program konversi, diversifikasi, hingga kepanikan terjadi dan mengusulkan melakukan pembatasan BBM. Seharusnya Kementrian ESDM  melakukan tugasnya dengan tanpa melempar handuk (melempar masalah) kepada DPR," kata Dewi, Sabtu (21/1), lewat keterangannya kepada JPNN, di Jakarta.

Politisi  PDI Perjuangan itu  menjelaskan  DPR justru melakukan tugasnya dengan sangat intensif dalam bidang pengawasan. Tugas DPR, menurut dia,  memperingatkan dan memberikan usulan solusi kepada pemerintah.