Soal Dana Aspirasi, PDIP Kembali Bantah Golkar

Selasa, 15 Juni 2010 – 21:03 WIB

JAKARTA- Partai Golkar kembali mengklaim upayanya untuk mengusung program Dana Aspirasi Rp 15 miliar telah diselesaikan pembahasannya ditingkat panja DPR. "Dan akan segera diusulkan ke pemerintah," kata Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis kepada wartawan di Jakarta, Selasa (15/6). Penyataan Harry juga didukung wakil Ketua DPR dari FPG, Priyo Budi Santoso. Namun, pernyataan kedua politisi Partai Golkar itu kembali dibantah oleh FPDIP.

Dalam keterangannya , sekretaris FPDIP Bambang Wuryanto menegaskan bahwa fraksinya masih tetap konsisten menolak usulan Partai Golkar tersebut. Karena, menurut Bambang, usulan itu menimbulkan ketimpangan pembangunan, terutama untuk wilayah jawa dan luar jawa."Sekitar 50 persen anggota DPR RI berasal dari Pulau Jawa, kalau dana itu diloloskan, akan etrjadi penumpukkan anggaran dan hal itu berarti terjadi ketimpangan pembangunan. Terutama pembangunan antara Jawa dan luar jawa."

"Sekitar 50 persen anggota DPR RI berasal dari Pulau Jawa, kalau dana itu diloloskan, akan terjadi penumpukkan anggaran dan hal itu berarti terjadi ketimpangan pembangunan,"

katanya. Bambang mengakui, Fraksi Partai Golkar memang sempat kembali mengusulkan Dana Aspirasi itu ke Panitia Anggaran. Namun, kata anggota legislatif yang akrab dipanggil Bambang Pacul itu, usulan Golkar tidak ditanggapi oleh fraksi-fraksi lain. "Sehingga, hanya menjadi catatan saja."

Kemudian Bambang Pacul, menyodorkan Laporan Panja Kebijakan Belanja Pusat dalam rangka pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN 2011 tanggal 2011. Dalam rapat Badan Anggaran dengan Menkeu Agus Martowardjo, kata Bambang Pacul, Partai Golkar mengusulkan program percepatan pembangunan derah melalui kebijakan pembangunan kewilayahan yang berbasis pada daerah pemilihan. "Namun, ketika itu Fraksi PDIP menolak, dan tidak sepaham dengan dana aspirasi. Saat itu juga, PDIP menyatakan menolak jika pemerintah bersama DPR tetap menyetujui usulan tersebut," kata Anggota Komisi XI FPDIP Nusyirwan menambahkan.