Soal Orang Hilang, SBY Dituding Membangkang

JAKARTA – Mantan Ketua Pansus DPR RI untuk Orang Hilang dan Penghilangan Paksa DPR periode 2004-2009, Effendi Simbolon, menyesalkan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang enggan menanggapi rekomendasi DPR RI. Padahal bukan rekomendasi pansus, melainkan rekomendasi DPR RI.

“Catatan kami ini rekomendasi yang pertama, kedua rekomendasi Century. Kalau saya sampaikan ini sebuah pembangkangan sebenarnya. Ini berpotensi melanggar konstitusi negara,” kata Effendi di Press Room DPR RI, Rabu (28/9).

       

Seperti diketahui, DPR periode 2004-2009 pada paripurna yang digelar 28 September 2009 DPR menyampaikan empat rekomendasi tentang kasus Orang Hilang. Pertama, DPR merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc. Kedua, Presiden dengan segenap institusi pemerintah dan pihak terkait untuk segera mencari 13 orang yang masih dinyatakan hilang oleh Komnas HAM.

Ketiga, Pemerintah diminta merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang. Terakhir, pemerintah Indonesia diminta segera meratifikasi Konvensi Internasional Anti-Penghilangan Paksa.