Soal Outsourcing, Jokowi Diyakini Ikuti Kebijakan Megawati

jpnn.com - JAKARTA - Penghapusan sistem kerja kontrak atau outsourcing menjadi salah satu tuntutan yang disuarakan pada peringatan Hari Buruh Sedunia yang diperingati 1 Mei 2014.

Pengamat politik dari Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara menilai tuntutan tersebut sulit untuk diwujudkan oleh calon presiden (capres) PDI Perjuangan, Joko Widodo alias Jokowi.

Pasalnya, kebijakan outsourcing bagi pekerja dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikeluarkan oleh Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri yang juga menjabat Ketua Umum PDIP.

"Jokowi berada dalam bayang-bayang Megawati. Sudah banyak sekali buktinya, termasuk soal sistem outsourcing ini," kata Igor kepada wartawan di Jakarta, Kamis (1/5).

Apalagi, sambung Igor, sekarang Jokowi dan PDIP memperoleh banyak dukungan dari pengusaha-pengusaha besar yang pro pada sistem kontrak kerja. Keberpihakan pengusaha ini dinilai makin mempersulit Jokowi untuk menghapuskan sistem outsourcing.

Artinya, lanjut Igor, memilih Jokowi sama dengan melanjutkan kebijakan outsourcing yang dibuat oleh Megawati.

"Publik harus paham bahwa memilih Jokowi sama saja dengan memilih Megawati. Wujudnya saja yang beda," ujar Igor.

Igor juga menyayangkan sikap Jokowi yang sama sekali tidak bersuara mengenai tuntutan buruh agar sistem outsourcing dihapuskan. Padahal, selama ini partai yang mengusung Jokowi dikenal sebagai nasionalis dan dekat dengan masyarakat kecil.