Soal PNS, Daerah Wajib Konsultasi ke BKN
Kamis, 10 November 2011 – 13:56 WIB
JAKARTA - Pemerintah akan memperkuat peranan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal ini sejalan dangan reformasi birokrasi di bidang SDM aparatur negara. Karena itu, nantinya BKN akan menjadi konsultan manajemen PNS sehingga segala urusan yang berkaitan dengan kepegawaian, wajib dikonsultasikan instansi pusat dan daerah ke BKN. "Hal yang berkaitan dengan kepegawaian, seperti dalam menentukan kebutuhan pegawai, standar kompetensi pegawai, dan lainnya harus dikonsultasikan instansi pusat dan daerah ke BKN," kata Wakil Kepala (Waka) BKN Eko Sutrisno dalam keterangan persnya, Kamis (10/11).
Dengan makin besarnya tanggung jawab ini, lanjutnya, budaya belajar harus terus dikembangkan bagi setiap pegawai agar BKN dapat menjadi pusat konsultan manajemen PNS. Salah satu kegiatan yang dilakukan BKN untuk melatih pegawainya, adalah dengan memberikan sosialisasi dan workshop tentang Penyusunan Standar Kompetensi Kerja PNS.
"BKN selalu melakukan sosialisasi agar pegawai bisa mengembangkan kemampuannya. Apalagi dengan fungsi BKN sebagai konsultan manajemen kepegawaian, semua pegawainya harus tahu tentang kepegawaian," tegasnya.
JAKARTA - Pemerintah akan memperkuat peranan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal ini sejalan dangan reformasi birokrasi di bidang SDM aparatur negara.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
Putusan Harvey Moeis Ringan, Budi Gunawan: Pak Presiden Perintahkan Banding
-
Desk Pencegahan Kementerian Polkam Selamatkan Uang Negara Rp 6,7 Triliun
-
BBM Kembali Naik Harga
-
Jokowi Menjadi Tokoh Terkorup Versi OCCRP, Budi Gunawan Minta Masyarakat Tidak Berpolemik
-
Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Baru di Kasus Korupsi PT. Timah
BERITA LAINNYA
- Nasional
BKN: Kelulusan PPPK Guru Tahap 1 Siap Diumumkan, Admin SSCASN Cek Inbox
Jumat, 03 Januari 2025 – 19:54 WIB - Hukum
Harun Masiku ke Luar Negeri 6 Januari, Besoknya Balik Lagi
Jumat, 03 Januari 2025 – 19:45 WIB - Hukum
Ahli Hukum: Kejagung Harus Buktikan Kerugian Negara Rp 300 Triliun di Kasus Korupsi Timah
Jumat, 03 Januari 2025 – 19:10 WIB - Humaniora
Rektor UI Sebut Rekrutmen Polri Khusus Kelompok Disabilitas Tuai Apresiasi Masyarakat
Jumat, 03 Januari 2025 – 18:51 WIB
BERITA TERPOPULER
- Humaniora
Info Terbaru BKN soal Pengumuman Kelulusan PPPK Guru Tahap I, Akhirnya
Jumat, 03 Januari 2025 – 14:50 WIB - Humaniora
Peserta Kode R2 Kaget, Akun SSCASN Tertulis Tidak Lulus Seleksi PPPK 2024 Tahap 1
Jumat, 03 Januari 2025 – 18:50 WIB - Bengkulu
Pengumuman Hasil Seleksi PPPK 2024 Tahap I Kota Bengkulu Ditunda, Achrawi Beri Penjelasan
Jumat, 03 Januari 2025 – 14:30 WIB - Olahraga
Persib Incar Pemain Asing Baru Gantikan Mailson Lima
Jumat, 03 Januari 2025 – 16:20 WIB - All Sport
Link Live Streaming Proliga 2025: Ratu Voli Kazakhstan Jalani Debut
Jumat, 03 Januari 2025 – 16:13 WIB