Soal Praktif Mafia Logistik, Moeldoko: Harus Kita Setop!

Hal itu menjadi celah terjadinya praktik suap, pungli, dan korupsi.

Melalui kerja tim Stranas PK, beberapa aksi reformasi pelabuhan yang telah diterapkan, di antaranya digitalisasi tata kelola pelabuhan melalui penggunaan aplikasi Phinisi yang datanya ter-interoperabilitas ke sistem Inaportnet.

Selain itu, perbaikan sistem trucking, single billing, dan bongkar muat untuk mempercepat waktu sandar (port stay) dan cargo stay juga telah dilakukan.

“Saya pikir aksi-aksi perbaikan tata kelola di 14 pelabuhan sudah berjalan dengan baik."

"Misalnya, port stay di beberapa pelabuhan seperti Belawan, Makassar, Ambon dan Tanjung Priok turun dari 3 hari menjadi 1 hari. Selain itu, proses bongkar muat yang kapasitas semula hanya 8-10 TEUs/crane per jam, menjadi 35-40 TEUs/crane per jam,” ungkap Moeldoko.

Selain itu, penguatan pengawasan dan layanan aduan pungli di pelabuhan harus diperkuat dan responsif, sehingga celah korupsi bisa ditekan sampai pada tahap minimal.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018, Stranas PK merupakan instrumen bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melakukan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.

Tim Stranas PK sendiri terdiri atas KPK, Kantor Staf Presiden, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri. (antara/jpnn)