Soal Praktif Mafia Logistik, Moeldoko: Harus Kita Setop!

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengajak semua pihak terkait bekerja sama memberantas praktik korupsi mafia logistik.

Moeldoko menegaskan pentingnya reformasi tata kelola di pelabuhan sebagai etalase Indonesia dan pintu masuk utama perdagangan internasional ekspor-impor.

“Apabila tidak efektif dan efisien, apalagi koruptif, pelabuhan dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Ujungnya, masyarakat dirugikan karena mendapat barang lebih mahal,” ucap dia.

Moeldoko menyampaikan istilah mafia pelabuhan kurang tepat diberikan atas tidak efektifnya kawasan pelabuhan.

Menurut dia, yang ada yakni mafia logistik, karena para oknum bermain dari sektor hulu hingga hilir.

"Kurang tepat kalau orang mengatakan ada mafia pelabuhan yang menyebabkan tidak efektif dan koruptif, yang tepat ialah mafia logistik, karena semua bermain dari hulu sampai hilir. Ini harus kita setop, lewat Stranas PK,” dia menambahkan.

Menurut laporan Bank Dunia pada 2018, biaya logistik Indonesia sangat tinggi mencapai sekitar 23 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Tingginya biaya logistik ini dipicu oleh beberapa faktor, salah satunya birokrasi dan layanan di pelabuhan laut yang belum sepenuhnya terintegrasi dan tumpang tindih.