Soal Rencana Penghapusan Honorer, Rina Polapa Berbicara Begini

jpnn.com, GORONTALO - Ketua Komisi I DPRD Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Rina Polapa, merespons rencana penghapusan honorer daerah 2023. Dia memastikan DPRD Gorontalo Utara terus memperjuangkan nasib tenaga honorer daerah. 

"Tentang rencana penghapusan honorer daerah tahun 2023, akan terus diperjuangkan di tingkat pusat. Sebab, daerah ini perlu penyesuaian bertahap agar tidak menimbulkan persoalan baru tentang ketenagakerjaan dan kebutuhan aparatur di lingkungan birokrasi," kata Rina Polapa di Gorontalo, Kamis (21/7). 

Rina Polapa mengatakan pemerintah perlu mempertimbangkan persoalan minimnya sumber daya aparatur di daerah yang tidak mungkin diatasi dalam waktu cepat. Seperti kondisi kekurangan guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang mencapai ribuan orang.

"Sebab, tidak mungkin pemerintah daerah merekrut tiga ribuan guru tidak tetap setiap tahun, jika tidak terjadi kekurangan," ungkapnya. 

Hal yang sama terjadi di lingkungan birokrasi. 

Contoh paling dekat, kata Rina, adalah tenaga honorer yang dipekerjakan di Sekretariat DPRD.

Jumlahnya bahkan mencapai lebih dari 100 orang. 

Sebab, sumber daya aparatur berstatus PNS memang sangat sedikit di lembaga tersebut.