Soal Status Berhala, Kemendagri Tunggu Putusan MK

Kamis, 14 Juni 2012 – 01:04 WIB

Ia juga mencontohkan sengketa Pulau Galang antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Kabupaten Gresik. Ternyata Gresik lebih berhak atas Pulau Galang karena ada keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tentang penerbitan sertifikat tanah di pulau yang terletak di laut Jawa itu. "Demikian pula dengan Berhala, ada akta nikah waganya yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Singkep," paparnya.

Selain menghadirkan saksi ahli, Kepri sebagai pihak terkait juga mengajukan saksi fakta, yakni Kepala Sub Dinas Hidro dan Oseanografi (Dishidros) TNI AL, Kolonel Samiyono. Menurutnya, dari berbagai pemetaan yang dilakukan termasuk dari jaman Hindia Belanda, letak Selat Berhala memang ada di sebelah selatan Pulau Berhala. "Peta pelayaran dari United Kingdom (Kerajaan Inggris) juga meletakkan Selat Berhala di sebelah selatan Pulau Berhala," ucapnya.

Sementara Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo yang ditemui usai menghadiri sidang di MK mengungkapkan optimismenya bahwa Pulau Berhala bakal tetap menjadi milik Kepri. Ditegaskannya, klaim Kepri atas Pulau Berhala bukannya tanpa dasar.

"Tadi di persidangan sudah terpapar oleh Pak Natabaya dan Prof Guntur bahwa ini bukan konflik UU dengan UUD, tapi UU dengan UU. Dan kita makin yakin karena sudah ada putusan MA," kata Soerya.