Soal Tenaga Honorer, Bupati Berharap Ada Solusi dari Pemerintah Pusat

jpnn.com, CIANJUR - Bupati Cianjur Herman mengakui sulit menyalurkan para tenaga honorer yang tidak lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) ke badan usaha milik daerah (BUMD). 

Hal itu dikarenakan minimnya jumlah BUMD yang ada di Kabupaten Cianjur. 

Menurut Herman, hanya ada empat BUMN di Cianjur, yakni PDAM Tirta Mukti, LPK, BPR dan BUMD Sugih Mukti.

Saat ini, lanjut Herman, BUMD itu juga sudah memiliki staf dan karyawan berlebih, sehingga belum bisa melakukan penambahan. 

Oleh karena itu, dia berharap ada solusi dari pemerintah pusat untuk tetap bisa mempekerjakan tenaga honorer di masing-masing dinas. 

"Kalau mengacu pada usulan Mendagri RI, meminta kepala daerah menyalurkan pegawai honorer yang tidak lolos seleksi penjaringan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) ke BUMD akan sulit dilakukan," kata Herman di Cianjur, Jumat (29/7). 

Dia menambahkan apabila mengacu pada keahlian atau disiplin ilmu, sebagian besar peserta seleksi PPPK merupakan tenaga pendidikan atau guru dan tenaga kesehatan, sehingga sulit untuk disalurkan ke BUMD yang ada karena bidangnya berbeda.

Terlebih selama ini, setiap dinas di Cianjur masih membutuhkan tenaga honorer untuk guru dan tenaga kesehatan.