Solusinya, Geser Pusat Pemerintahan

Sebenarnya, kebijakan ganjil genap kan belum dicoba, sehingga kita tidak fair jika mengatakan itu tidak efektif. Tetapi sebenarnya area penerapannya bisa diperluas ke seluruh Jakarta jika kita terapkan kebijakan ganjil dan genap secara bergantian.

Kalau warga Jakarta boleh memilih, mana yang ebih disukai,3 in 1 atau ganjil-genap?

Masyarakat sudah akrab dengan 3 in 1, mereka sudah bisa mengatur perjalanannya jika ingin ke kawasan yang diberlakukan 3 in 1. Sehingga saya kira tinggal bagaimana Pemprov DKI harus bisa menertibkan dampak sosialnya yaitu joki, pemanfaatan anak anak dan lain sebagainya.

Jika solusinya harus geser pusat pemerintahan, berarti siapa pun gubernurnya tak akan mampu menyelesaikan masalah klasik ini?

Itu salah satu solusi. Saya kira solusi peningkatan kualitas angkutan publik dan pembatasan angkutan pribadi yang ketat apakah dengan 3 in 1, ganjil-genap dan ERP itu sangat mungkin akan bisa berdampak positif. Tapi jangan malah kendaraan pribadi dibiarkan begitu saja tanpa dikendalikan.

Maksudnya, jumlah kepemilikan mobil dibatasi?

Saya rasa dengan pembatasan operasinya yang lebih tepat. 

Soal layanan ojek online, seberapa signifikan membantu mengatasi kemacetan?