Solusinya, Geser Pusat Pemerintahan

Betul, menurut saya tidak tepat jika 3 in 1 dicabut sekarang. Harusnya boleh dicabut apabila sudah ada kebijakan transportasi lain yang menggantikannya. Dan penerapannya langsung, dengan dicabutnya 3 in 1, maka berlaku aturan pelat nomor ganjil genap atau ERP. 

Gubernur DKI beralasan 3 in 1 berdampak sosial, tanggapan Anda?

Kan masalahnya bukan di 3 in 1 nya, tapi justru di dampak sosial joki yang timbul. Mestinya joki-nya yang dibereskan. Bukan 3 in 1- nya yang dianggap salah hingga dicabut.

Lantas model apa yang kiranya tepat?

Segera laksanakan ERP, perbaiki layanan angkutan publik, percepat pembangunan angkutan massal berbasis rel (MRT dan LRT), perbaiki struktur ruang kota dengan penyebaran pusat kegiatan di timur, selatan, barat dan di wilayah penyangga

Perbaiki struktur ruang kota, apa maksudnya?

Kita harus berani mengambil langkah menggeser pola struktur Kota Jakarta sebagaimana dilakukan oleh negara lain. Contoh Malaysia yang berani menggeser pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya. Atau langkah moderatnya misalnya seluruh urusan pemerintahan pusat bidang polhukam ke Tangerang, bidang perekonomian ke Bekasi, bidang sosial dan budaya ke Bogor. Itu akan mengubah pola perjalanan orang, tidak terpusat di Jakarta.

Kalau model ganjil-genap?