Soroti Politisasi Bansos, Neni Nur Hayati: Tak Beretika

Penyaluran Bansos juga dilakukan pada saat-saat strategis. Misalnya masa kampanye seperti ini. Dari pusat sampai ke daerah.

“Bukan hanya di pilpres ya tetapi juga untuk pileg. Biasanya modus ini digunakan saat pertemuan terbatas dan tatap muka juga saat reses anggota DPR/DPRD,” ujar Neni.

Penyaluran bansos di masa kampanye, menurut Neni akan sulit dicegah, dilarang atau dibatasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

”Namun, justru inilah tantangan Bawaslu bisa gak sampai pembuktian merugikan dan menguntungkan peserta pemilu. Harus ada upaya progresif Bawaslu yang bisa dihadirkan dalam penegakan hukum termasuk bisa tidak Bawaslu itu memberikan imbauan agar penyerahan bansos itu ditunda sampai tahapan kampanye selesai,“ ungkap Neni.

Bawaslu juga bisa menggunakan instrumen hukum di luar UU Pemilu untuk memberikan efek jera.

“Sebab, instrumen hukum juga tidak cukup memberikan keadilan. Bawaslu perlu menggunakan instrumen hukum diluar uu pemilu agar bisa ada sanksi dan efek jera untuk mengkaji dugaan pelanggaran,“ kata Neni.

Sejatinya Bansos diberikan saat perekonomian sulit maupun daya beli menurun. Namun dengan maraknya pemberian Bansos di masa kampanye pasti sarat politisasi dan seolah olah menunjukkan masyarakat kita dalam kondisi darurat bansos.

“Bawaslu bisa tidak memberikan surat himbauan untuk menunda pembagian bansos sampai dengan tahap pemungutan dan penghitungan suara selesai. Masalahnya kalau pembagian bansos ini dilakukan seolah olah kondisi masyarakat kita juga terus menerus darurat,“ tegas Neni.