SP PLN Minta Program Listrik 35 Ribu MW Tak Diserahkan ke Swasta

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Serikat Pekerja (SP) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jumadis Abda mengatakan, aksi yang mereka gelar di depan Istana Negara, Kamis (21/4) kemarin, dengan tegas menolak swastanisasi ketenagalistrikan pada program 35 ribu MW. Karena bakal menyebabkan harga listrik menjadi mahal. 

Selain itu, juga dikhawatirkan bakal menyebabkan terjadinya pemadaman listrik seperti yang terjadi di Nias, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Sebab pembangkit listrik 100 persen dikuasai oleh swasta. 

"SP PLN juga menuntut agar gas alam diturunkan harganya untuk domestik. Sehingga harga listrik bisa lebih murah. Kami kemarin meminta pada Presiden Joko Widodo, agar migas nasional dikelola oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara,red)," ujar Jumadis, Jumat (23/4).

Menurut Jumadis, aksi yang digelar Kamis kemarin, diikuti sekitar lima ribu karyawan PLN dari Sabang sampai Merauke. Selain itu aksi juga didukung oleh SP BUMN lainnya seperti Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, Serikat Pekerja Perusahaan Gas Negara dan Serikat Pekerja Krakatau Steel.

"Aksi massa kemarin juga menuntut supaya pemerintah menghentikan ekspor gas alam. Sehingga kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Tuntutan ini termasuk gas alam dari Blok Masela yang akan dieksplorasi 100 persen untuk domestik," ujar Jumadis.

Mereka mengancam apabila tuntutan tidak dipenuhi akan mendatangkan massa yang lebih besar dan melakukan mogok kerja.(gir/jpnn)