Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

SPI Desak Prabowo Pecat Kepala Bapanas: Beras Mahal, tetapi Petani Miskin

Rabu, 25 September 2024 – 22:19 WIB
SPI Desak Prabowo Pecat Kepala Bapanas: Beras Mahal, tetapi Petani Miskin - JPNN.COM
Pengamat Prediksi Harga Beras Terus Naik Hingga Akhir Tahun 2022. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, petani di Indonesia semakin miskin karena harga gabah rendah sekali. Di sisi lain, harga beras di Indonesia menurut World Bank termahal di ASEAN.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih menyebut, Jokowi dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, harus bertanggung jawab. Keduanya tak memiliki keberpihakan kepada petani.

"Bayangkan saja, gabah yang dijual petani hanya dihargai Rp6 ribu per kilogram. Setelah diolah dan dikemas, dijual dengan mengikuti harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Bapanas cukup tinggi. Lebih dari Rp 15 ribu per kilogram. Praktik seperti ini hanya terjadi di era Jokowi," papar Henry di Jakarta, Rabu (25/9).

Masalah ini, menurut Henry, pernah disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi. Namun tidak ada tindak lanjutnya.

"Saya kira, Kepala Bapanas memang harus diganti. Dia harus bertanggung jawab. Kalau Pak Jokowi sebentar lagi kan diganti Pak Prabowo. Kami berharap betul kepada beliau, punya perhatian yang serius terhadap sektor pertanian. Lindungilah kami-kami ini," beber dia.

Dia berharap, pemerintahan Prabowo memilih figur yang anti neo-liberalisme untuk memimpin Bapanas. Sosok yang benar-benar paham sektor pertanian dan berpihak kepada petani.

Tata kelola perberasan nasional sebaiknya diserahkan kepada industri kecil dan koperasi. Bukan membuka ruang sebebas-bebasnya kepada kapitalis bermodal besar.

"Satu lagi, Perum Bulog lebih diberdayakan. Kami melihat, Bulog punya keterbatasan keuangan sehingga tidak bisa menyerap gabah petani secara maksimal," kata Henry.

Masalah ini, menurut Henry, pernah disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi. Namun tidak ada tindak lanjutnya

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News