Sri Mulyani Buka-bukaan Soal Anggaran Gedung Baru DPR

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani tak mau terbebani dengan rencana pembangunan gedung baru DPR yang kembali mencuat dalam sepekan terakhir.

Usai menghadiri sidang paripurna DPR dengan agenda mendengar pandangan fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan APBN 2018, dia buka-bukaan ketika dicecar wartawan mengenai anggaran gedung baru untuk wakil rakyat di Senayan.

Perempuan 54 tahun itu menyampaikan bahwa usulan anggaran pembangunan gedung dewan telah disampaikan pimpinan dewan kepada dirinya sejak awal penyusunan RAPBN 2018.

“Secara khusus mereka minta dianggarkan. Saya sampaikan kepada pimpinan Dewan, dari 2015 itu sudah pernah ada inisiatif menganggarkan. Namun, selalu reaksi masyarakat sangat meningkat, dan kemudian tidak bisa dilaksanakan atau tidak jadi dilaksanakan," ujar Sri Mulyani, Kamis (24/8).

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu pun menyebutkan dengan hak penganggaran (budgeting) yang ada pada DPR, maka dewan punya hak mengusulkan apa yang dianggap prioritas oleh mereka. Baik yang mewakili aspirasi daerah maupun terkait fungsi legislasi. Itu sebabnya, kata dia, anggaran untuk membangun gedung baru DPR dimasukkan ke dalam RAPBN 2018.

"Kalau masyarakat bereaksi, sebagai wakil rakyat mereka bertanggung jawab untuk mengikuti atau merespons pandangan dari rakyatnya yang diwakili itu. Itu dewan yang harus menetapkan, kami dari pemerintah jangan sampai kita sudah anggarkan, dan secara politis tidak dilaksanakan dengan reaksi negatif dari masyarakat itu menjadi ada dua triliun yang tidak terpakai," tutur dia.

Bila itu yang terjadi, maka terdapat inefisiensi dalam belanja negara di APBN 2018 nanti. Hal ini menurut mantan Menkeu Kabinet Indonesia Bersatu tersebut, juga pemting dipertimbangkan demi efisiensi anggaran.

Karena itu, dia menyarankan rencana pembangunan gedung baru DPR ini dijelaskan oleh anggota DPR kepada rakyat secara transparan. Misalnya itu menjadi kebutuhan dengan berbagai alasan yang mendasarinya.