Ssttt...Tiga Nama dari Trah Soekarno Urutan Terbawah

jpnn.com - JAKARTA - Meski Megawati Soekarnoputri hampir pasti terpilih lagi ketua umum PDI Perjuangan pada kongres ke IV di Bali 8-12 April mendatang, tapi publik menginginkan lain.

Hal itu terlihat dari hasil survei pakar dan opinion leader yang dilakukan Poltracking Indonesia mengenai tokoh potensial bakal calon pemimpin PDIP.

Ada 10 aspek yang dinilai dalam survei  tersebut. Yakni, integritas dan rekam jejak, kompetensi dan kapabilitas, visi dan gagasan, komunikasi elite, komunikasi publik, akseptabilitas publik, pengalaman dan prestasi memimpin, kemampuan memimpin organisasi partai, kemampuan memimpin koalisi, serta kemampuan memimpin dalam pemerintahan dan negara‎.

Nah, dari aspek-aspek tersebut, ada temuan menarik dari hasil survei tersebut. Dari sembilan tokoh yang muncul, tiga calon yang berasal dari trah Soekarno justru berada pada urutan tiga terbawah. Yaitu, Megawati dengan total nilai 6.44 yang berada di urutan tujuh. Disusul dua anaknya, Prananda Prabowo (5.93) dan Puan Maharani (5.74), di posisi delapan dan sembilan.

Posisi teratas ditempati Joko Widodo (7.68) diikuti Ganjar Pranowo (7.41) dan Pramono Anung (7.35). di urutan berikutnya ada nama Maruarar Sirait (7.03), Tjahjo Kumolo (6.60), dan Hasto Kristiyanto (6.52). Hasil survei tersebut ‎menunjukkan bahwa dinasti yang dibangun Mega di tubuh PDIP tak serta merta diapresiasi publik.‎‎

Direktur Eksekutif Pol-Tracking Hanta Yuda mengatakan, dari survei tersebut, trah Soekarno tampaknya tak diinginkan lagi oleh publik untuk memimpin partai. Sebab, proses regenerasi harusnya tidak terbentuk atas dinasti.

Untuk saat ini, PDIP dinilai lebih tepat dipimpin tokoh di luar trah Soekarno. "Pakar‎ merekomendasikan pemimpin di luar trah Soekarno," katanya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (22/3).

Pakar psikologi politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk mengatakan, wajar jika Jokowi unggul dalam semua aspek bakal calon pemimpin PDIP. Bahkan, namanya menggusur Mega yang justru tidak direkomendasikan. Menurut Hamdi, publik merindukan sosok di luar partai politik. "Dinasti itu mulai tidak disukai masyarakat," ujarnya.