Stafsus Milenial Mengganggu Jokowi, Sebaiknya Dibubarkan!

"Dari awal memang rencana Jokowi merekrut mereka untuk pencitraan digitalisasi ekonomi nonkonvensional dan tanpa pertimbangan dampak politik ketika mereka harus melakukan elaborasi dalam sistem pemerintahan," ucap Satyo.

Berkaca dari situ, Satyo tidak heran jika keberadaan stafsus milenial kontraproduktif dengan pemerintah. Mantan Sekjen Prodem itu pun sepakat jika stafsus milenial dibubarkan.

"Sebaiknya para stafsus milenial tersebut dibubarkan. Akhirnya bukan prestasi politik yang didapat oleh Jokowi, justru bikin buruk kinerja presiden, khususnya dalam hal penanganan wabah COVID-19-19 akibat konflik kepentingan yang dilakukan oleh para stafsus milenial tersebut," timpal Satyo.

Sebelumnya, Andi Taufan menyatakan mundur dari stafsus milenial, Jumat (24/4). Langkah mundur itu mengikuti upaya yang lebih dahulu dilakukan Belva Devara.

Andi Taufan mundur setelah muncul polemik tentang surat berkop sekretariat kabinet kepada seluruh camat di Indonesia.

Isi surat itu yakni permintaan dukungan kepada seluruh camat untuk program bernama Relawan Desa Lawan COVID-19.

Program ini diinisiasi Kementerian Desa daan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang bekerja sama dengan PT Amartha Mikro Fintek (Amartha). Andi merupakan pendiri Amartha.

Sementara itu, Belva mundur dari stafsus milenial setelah muncul program Kartu Prakerja pemerintahan era Jokowi. Dalam program itu, terdapat ketentuan penerima manfaat menjalani pelatihan kerja.