Stepi Anriani: TNI & Satgas PKH Garda Terdepan dalam Penegakan Hukum Perkebunan Sawit Ilegal

jpnn.com, JAKARTA - Perkebunan sawit ilegal menjadi ancaman serius bagi tata kelola industri dan lingkungan di Indonesia.

Menyikapi hal ini, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dipimpin oleh Letnan Jenderal (Purn) TNI Sjafrie Sjamsoeddin.

Satgas ini bertugas menertibkan kawasan hutan yang telah disalahgunakan, termasuk oleh perkebunan sawit ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi.

Direktur Intelligence & National Security Studies Dr. Stepi Anriani, M.Si., menyoroti langkah-langkah strategis yang telah dilakukan oleh Satgas PKH dan peran krusial TNI dalam menegakkan hukum.

Menurut Stepi Anriani, langkah nyata yang telah diambil Satgas PKH patut diapresiasi. Salah satu pencapaian penting adalah penyitaan lahan seluas 5.764 hektare milik PT Johan Sentosa (Duta Palma Group) di Kabupaten Kampar, Riau.

Selain itu, tindakan tegas juga telah diambil terhadap 27 perusahaan sawit ilegal di berbagai wilayah, seperti Kampar, Rokan Hulu, Kuantan Singingi, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir.

"Langkah ini merupakan bagian dari pemulihan aset negara dan upaya serius pemerintah dalam menegakkan hukum atas penguasaan lahan secara ilegal di kawasan hutan," ujar Stepi.

Perkebunan sawit ilegal tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga membawa dampak lingkungan yang luas.