Studi Greenomics soal Bagi-Bagi Lahan Layak Ditelusuri KPK

Izin-izin perkebunan yang diterbitkan setara dengan hampir 70 persen dari total luas izin perkebunan yang telah diberikan kepada para pebisnis selama periode 2004-2017. Angka tersebut belum termasuk luas areal perkebunan sawit yang ‘diputihkan’ dari stempel kawasan hutan..

Sementara itu, Menteri Kehutanan MS Kaban yang menjabat selama periode 2004-2009, menerbitkan izin-izin perkebunan kepada para pelaku bisnis tertentu seluas hampir 600 ribu hektare. Luas izin-izin perkebunan yang diberikan oleh Menteri Kaban tersebut, setara hampir 24 persen dari total luas izin yang diberikan selama 2004-2017.

Sedangkan izin-izin perkebunan yang telah diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya melalui kepala BKPM selama 2004-2017 hanya seluas 216 ribu hektare.

“Data legal di atas sebaiknya perlu menjadi perhatian Pak Amien Rais, karena ketika kader PAN menjabat sebagai Menteri Kehutanan, justru tercatat sebagai juara pemberi izin-izin perkebunan kepada grup-grup bisnis tertentu, hingga hampir 25 kali lipat luas DKI Jakarta,” kata Vanda dalam keterangan yang diterima.

Menindaklanjuti pengumuman Presiden Jokowi pada pertengahan April 2016 soal moratorium ekspansi sawit pada hutan dengan tutupan yang masih baik, Greenomics meminta agar Inpres Moratorium tersebut dapat diterbitkan segera sehingga seluruh izin-izin perkebunan, terutama yang diterbitkan pada periode 2004-2017, memiliki dasar hukum untuk dievaluasi. (tan/jpnn)