Sudah 17 Kabupaten Terancam Bangkrut akibat Pilkada Langsung

jpnn.com, JAKARTA - Pelaksanaan pilkada secara langsung telah berimbas pada kemampuan keuangan daerah. Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Lukman Said mengungkapkan, sudah ada 17 daerah yang terancam bangkrut karena mengalami defisit APBD akibat menggelar pilkada.

"Ini sangat ironis. Saya dapat informasi, banyak kabupaten yang ngos-ngosan menyediakan dana pilkada. Bahkan sudah 17 kabupaten yang defisit alias hampir bangkrut," kata Lukman kepada JPNN, Senin (5/3).

Menurut Lukman, setiap daerah yang menggelar pilkada menyediakan dana paling tidak Rp 20 miliar. Bahkan, daerah dengan penduduk padat harus menyediakan Rp 50 miliar untuk menggelar pilkada langsung.

Lukman menambahkan, biaya pilkada langsung yang tinggi membuat sejumlah kepala daerah harus mencari dana taktis. Sebab, biaya pilkada jadi tanggung jawab pemda.

"Kenapa banyak kepala daerah yang kena operasi tangkap tangan, ya salah satunya karena harus cari dana untuk pilkada langsung. Sumbernya kan harus di APBD, bukan dapat suntikan dana APBN," ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan itu juga mengkhawatirkan kepala daerah (kada) yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal makin banyak. Selain itu, akan banyak calon kada potensial mengundurkan diri karena mahalnya ongkos politik.

"Pemda saja harus mengeluarkan dana puluhan miliar, apalagi calon kadanya lebih banyak lagi. Makanya sistem ini harus diubah, jangan sampai makin bertambah kabupaten yang defisit dan kada di OTT," pungkasnya.(esy/jpnn)