Suharto Nilai SEA Games 1997 Sukses Tanpa Dukungan APBN

Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 1996 tentang “Penyelenggaraan SEA Games XIX, 1997 di Jakarta” tertanggal 11 Juni 1996 dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Badan Pembina Penyelenggara SEA Games XIX, 1997 di Jakarta Nomor:14 / KEP / MENKO / KESRA / VII / 1996 Tentang Penunjukan Konsorsium Swasta sebagai Mitra Penyelenggara SEA Games XIX, 1997 di Jakarta.

“Sekali lagi, pihak yang mencarikan dana adalah KMP SEA Games XIX tahu 1997 di Jakarta, yaitu PT Tata Insani Mukti sebagai subjek hukum pelaksana, bukan dari APBN. Tujuannya,  agar acara kenegaraan tersebut dapat terselenggara,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Suharto mengaku aneh jika dana talangan 25 tahun lalu itu kembali dipersoalkan.

Bahkan, beberapa presiden sebelumnya tidak pernah mengutak-ngatik dana talangan ini lantaran sumbernya bukan dari APBN.

“Saya kira, 25 tahun itu kan masa yang cukup panjang, berapa presiden itu kan. Dan, tidak pernah dipersoalkan waktu itu dan sekarang kok di otak-atik. Ini kan aneh,” imbuhnya.

Suharto menuturkan betapa repotnya penyelenggaraan SEA Games 1997 waktu itu, terutama di bidang sarana dan prasarana.

Sebab, pihaknya harus menyiapkan menyiapkan 30-35 venue pada waktu itu. Pada sisi lain, biaya untuk persiapan venue ini sangat besar.

Oleh karena itu, Suharto angkat topi dengan pihak KMP yang bekerja keras mencari dana untuk membiayai SEA GAMES 1997 ini.