Sulit, Buktikan Money Politic Ratusan Juta

”Selanjutnya, Bawaslu merekomendasikan bahwa terjadi pelanggaran kode etik oleh anggota-anggota KPU di beberapa daerah, termasuk KPUD Sumatera Selatan. Nah, sesuai amanat undang-undang harus dibentuk DK, inilah tugas DK menggali kebenarannya,” beber Hafiz, sebelum mendampingi ketua DK Jimly Asshiddiqie memimpin rapat terbatas persiapan sidang kode etik untuk KPUD Sumsel, di Jakarta, Senin (29/12).

Persidangan kode etik ini harus berjalan cepat, menurut Hafiz, hal tersebut mengingat masih banyak agenda yang harus segera dijalankan. ”Pemilu 2009 sudah diambang pintu. Kepengurusan KPUD Sumsel sudah habis masa, sama seperti KPUD lainnya. Tapi khusus KPUD Sumsel ini diambil alih oleh pusat. Kan semua anggotanya sudah di-nonaktifkan. Juga segera dilakukan fit and proper test ulang untuk seluruh kabupaten/kota se-Sumsel pada 3-6 Januari 2009. Setelah itu langsung di SK-kan dan dilantik, itu saja,” tegas dia.(gus/jpnn)