Sultan Sepuh Dukung Rakyat Jogja

Senin, 06 Desember 2010 – 09:20 WIB

Warga Jogja mengikuti kegiatan Kenduri Jogja serta deklarasi 'Jogja Nyaman Dikunjungi' di kawasan 0 km, Jogja, Minggu (5/12), pasca berakhirnya status Awas Gunung Merapi. Foto: HERMITIANTA/RADAR JOGJA

Dalam rapat itu, kata Sultan Sepuh, disepakati bahwa pemerintah harus tetap mempertahankan keistimewaan Jogjakarta. Rencananya, Juni 2010 mendatang juga akan ada pertemuan raja-raja seluruh nusantara. Dalam pertemuan itu akan kembali dibahas mengenai keistimewaan Jogjakarta. Sebab, sampai saat ini RUU Keistimewaan Jogjakarta masih belum final karena belum diserahkan pemerintah ke DPR RI.

Sementara itu, Kordinator Forum Konsolidasi Rakyat untuk Indonesia (FKRI), KH Maman Imanulhaq Faqieh berpendapat bahwa pernyataan Presiden SBY sangat menyakiti masyarakat Jogjakarta. Apalagi pernyataan tersebut dibuat saat masyarakat Jogjakarta belum sembuh dari duka paska meletusnya Gunung Merapi. "Walau presiden sudah memberikan penjelasan utuh soal RUU Keistimewaan Jogjakarta, namun penjelasannya mengecewakan publik terutama rakyat Jogjakarta. Apalagi hasil sidang kabinet yang memutuskan gubernur dan wakil gubernur DI Jogjakarta dipilih melalui pemilu," tuturnya.

Dalam pernyataan sikap Keraton Kasepuhan dan FKRI, Presiden SBY diminta untuk lebih arif, cerdas dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia terutama rakyat Jogjakarta. Pernyataan sikap yang ditandatantangi Sultan Sepuh tersebut juga meminta agar Presiden SBY untuk tidak melupakan sejarah dan harus mengingat bahwa proses demokrasi dan konstitusi Indonesia bermodalkan sejarha bangsa dimana Jogjakarta memiliki andil yang sangat besar.

Mereka menyetir ketentuan UUD 1945 pasal 17 b ayat 1. "Pemerintah jangan memaksakan diri untuk mengubah proses penetapan gubernur dan wakil gubernur Jogjakarta.