Sumber Harta Pejabat Harus Dicatat

Senin, 21 Desember 2009 – 18:35 WIB

Bambang Widjojanto. Foto: Agus Srimudin/JPNN.

BW juga menyoroti rencana "perampasan" wewenang penyadapan di KPK oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Informatika) yang akan menerbitkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang penyadapan atau intersepsi. "Kecanggihan koruptor, kecanggihan kejahatan, melebihi kemampuan penegak hukum. Kalau penyadapan dicabut, berarti alat KPK habis," cetusnya. (gus/jpnn)

JAKARTA - Praktisi hukum Bambang Widjojanto (BW) memandang bahwa 'carut-marut' kasus hukum di Indonesia akhir-akhir ini, problem mendasarnya ialah

• First «
• Prev
• 1
• 2