Survei: Ini Kebijakan Jokowi yang Paling Dibenci Publik

jpnn.com - JAKARTA – Setahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, sudah banyak hal yang dinilai publik. Melalui survei Indo Barometer terhadap 1.200 responden di 34 provinsi, diketahui ada 16 program mau pun kinerja pemerintah yang tak disukai publik secara umum.

Menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari salah satu yang paling dibenci publik adalah kenaikan harga BBM.

“Sebanyak 10,3 persen responden dalam survei tidak menyukai kenaikan harga BBM. Dari dulu kebijakan kenaikan harga BBM memang tidak pernah disetujui publik,” ujar Qodari dalam jumpa pers di Jakarta Selatan, Kamis (8/10).

Selanjutnya, sebanyak masing-masing 4,8 persen responden tidak menyukai adanya kenaikan harga bahan pokok dan kinerja pemerintah yang dianggap belum semua terbukti. Disusul sebanyak 3,7 persen publik yang menganggap proses pelayanan kesehatan dipersulit.

Lalu, kata Qodari, sebesar 2,1 persen publik menganggap ekonomi masih kurang stabil. Sebanyak 1,9 persen responden juga tidak menyukai kenyataan bahwa masih ada kemiskinan saat ini.

“Sebanyak 1,8 persen tidak suka pemerintahan ini karena menganggap pemeirntah tidak mampu mengatasi korupsi,” imbuh Qodari.

Selanjutnya, sebanyak 1,3 persen responden tidak menyukai pemerintahan ini karena masih ada penyaluran BLT yang tidak tepat sasaran. Masing-masing 1,1 persen masyarakat mengatakan, pemerintahan ini tidak memiliki program kerja yang bagus dan sulitnya lapangan pekerjaan. Sedangkan 1 persen masyarakat tidak menyukai pemerintahan ini karena kurangnya perhatian untuk pendidikan.

“Sebanyak 0,9 persen masyarakat tidak suka karena saat ini lapangan kerja banyak dikuasai oleh tenaga kerja asing,” lanjutnya.