Survei Membuktikan, Kekecewaan Terhadap Kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin Meningkat

"Jadi lebih banyak memperlihatkan one man show kira-kira," tegasnya.

Dalam bidang ekonomi, kata Dedi, penilaian publik atas kinerja pemerintah cukup menegaskan ketidakpuasan.

Menurut dia, hal ini terlihat dari akumulasi respons buruk (51 persen) dan sangat buruk (6 persen) mencapai 57 persen. Sementara respons positif hanya mampu menyerap 43 persen.

Menurut Dedi, kekecewaan publik atas kondisi ekonomi ini dipengaruhi beberapa hal.

Di antaranya persepsi mahalnya harga bahan pokok (58 persen), sulitnya mencari pekerjaan (44 persen), sulitnya melakukan transaksi perdagangan atau jual beli (38 persen) dan pengaruh lain (34 persen).

Dedi menambahkan di bidang penegakan hukum, ketidakpuasan publik mencapai 64 persen. "Angka ini menjadi yang tertinggi dari bidang lain," tegasnya.

Menurutnya, beberapa faktor yang memengaruhi penilaian publik adalah buruknya pemberantasan korupsi (62 persen), lemahnya independensi penegak hukum (56 persen), ancaman kebebasan berpendapat (52 persen), kualitas kebijakan (48 persen), dan faktor lain (36 persen).

Dedi mengatakan performa pemberantasan korupsi menjadi pemantik terbesar buruknya bidang penegakan hukum, terlebih kurun periode survei berbagai persoalan korupsi makin menguat.