Susno Nilai Isu Teroris Alihkan Penahanannya
Minggu, 16 Mei 2010 – 09:18 WIB
Komnas HAM sangat berharap DPR periode ini berani mengubah sistem penegakan hukum melalui penggunaan hak inisiatif atas semua UU penegakan hukum. Menurut Saharuddin, sudah tidak ada lagi cara mengobati penyakit kronis penegakan hukum. Kecuali, DPR mengubah UU penegakan hukum yang tadinya dimonopoli secara absolut oleh lembaga penegakan hukum.
Dia mengusulkan adanya lembaga lain yang diberi kewenangan memproses secara hukum oknum penegak hukum yang melanggar. Jadi, tidak boleh lagi anggota Polri yang melanggar hukum diselesaikan oleh Propam atau investigasi dari Polri sendiri yang sangat subjektif. "Saya mengusulkan fungsi reserse dan kriminal tidak dilekatkan pada Polri. Kita perlu membentuk badan tersendiri, seperti di Amerika Serikat yang disebut FBI. Jadi, Polri cukup kamtibmas saja," usulnya. (rdl/zul/c2/dwi)