Suu Kyi Berulah Lagi, Beri Harapan Palsu untuk Rohingya

Dalam dokumen resmi yang Kyaw Lwin bawa, tercantum bahwa lahan seluas 18.210 hektare tersebut milik masyarakat Bengali (sebutan Myanmar untuk Rohingya). ”Itu lahan tak bertuan milik Bengali,” sebut Kyaw Lwin.

Untuk sawah di area yang dikuasai militer, pemerintah akan langsung memanennya dengan menggunakan alat. Total ada 24 alat panen yang sudah disiapkan. Mesin-mesin itu bakal digunakan untuk memanen sawah di area seluas 5.827 hektare.

Penghasilan yang didapat per 0,4 hektare sawah yang dipanen mencapai USD 300 (sekitar Rp 4 juta). Dan, semua itu akan masuk kantong pemerintah.

”Untuk area persawahan di lokasi lain yang tidak di bawah kendali militer, kami akan mengerahkan buruh yang khusus kami sewa untuk memanen padi,” terang Kywan Lwin.

Pejabat Rakhine yang lain, Tin Maung Swe, mengatakan bahwa padi-padi itu tidak semuanya akan dijual. Sebagian bakal disumbangkan kepada mereka yang membutuhkan. Tapi, dia tidak menyebut etnis Rohingya sebagai salah satunya.

Kebijakan Myanmar tersebut memantik protes Human Rights Watch (HRW). Kemarin Wakil Ketua HRW Asia Phil Robertson mengecam skema pengambilalihan panen kaum Rohingya oleh pemerintahan Suu Kyi.

”Anda tidak bisa seenaknya bilang bahwa area persawahan itu tak bertuan setelah menggunakan kekerasan dan api untuk mengusir para pemilik lahan tersebut dari negeri Anda,” tegasnya.

Sementara itu, izin yang Suu Kyi berikan kepada sekitar 600.000 warga Rohingya untuk pulang dikecam sekelompok penduduk Buddha di Kota Sittwe. Mereka memprotes kebijakan yang sejatinya sama sekali tidak berpihak kepada kaum Rohingya tersebut.