Tahan Bupati Kolaka, Kejati Sultra Tak Perlu Izin Presiden

Kamis, 14 Februari 2013 – 16:33 WIB

Politisi PPP tersebut diduga terlibat korupsi  penjualan nikel kadar rendah milik Pemerintah Kabupaten Kolaka ke PT Kolaka Mining International pada Juni 2010. Diduga, proses penjualan dilakukan tanpa persetujuan DPRD Kolaka.

   

Mengacu Laporan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kasus ini berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp 24,183 miliar. Atas perbuatannya, Buhari disangka telah memperkaya diri sendiri atau menyalahgunakan wewenang yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (kp/awa/jpnn)

KENDARI -  Sinyal penahanan Buhari Matta makin kuat. Apalagi kejaksaan  tak perlu lagi menunggu lama jawaban presiden tentang permohonan

• First «
• Prev
• 1
• 2
• 3

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News