Tahun Ini, 16.487.872 Siswa Harus Dapat KIP

Minggu, 01 Januari 2017 – 20:09 WIB

Muhadjir Effendy. Foto: dok/Jawa Pos

jpnn.com - JPNN.com - Pemerintah terus berupaya meningkatkan perbaikan infrastruktur fisik, terutama pada sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah. Hal ini sejalan dengan upaya melalui Program Indonesia Pintar (PIP).

Tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), angka partisipasi kasar (APK) untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengalami peningkatan dari 75,53 persen tahun 2015 menjadi 76,45 persen pada 2016.

"Sesuai data Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik (Susesnas BPS) tahun 2015, sebanyak 99,7 persen penduduk Indonesia usia 15 sampai 24 tahun telah melek aksara, dan 98,5 persen penduduk usia 25 sampai 44 tahun telah terbebas dari buta aksara," tutur Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, Minggu (1/1).

Dia menambahkan, lebih dari 17 juta anak dari keluarga miskin dan rentan miskin telah mendapatkan bantuan pendidikan agar terus belajar melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal. Sebanyak 10.906.947 siswa SD mendapatkan bantuan PIP, SMP sebanyak 4.790.773 siswa, SMA 1.655.080 siswa, dan SMK 1.842.537 siswa.

"Tahun 2017, target penerima KIP sebanyak 16.487.872 siswa," Menteri Muhadjir.

Menurut catatan Sistem Informasi Indonesia Pintar (SIPINTAR) Kemendikbud, penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) mencapai 94,164 persen. Sedangkan pemanfaatan dana PIP mencapai 50,16 persen. Masih rumitnya mekanisme pencarian dan ketidak sesuaian data menjadi kendala sehingga tahun depan distribusi KIP akan menggunakan mekanisme baru dengan menggunakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

"Pemerintah telah melakukan uji coba penggunaan KIP Plus atau KIP elektronik di Yogyakarta. Ke depan akan segera dilakukan uji coba penggunaan KIP Plus di 44 kabupaten/kota lain," ucapnya.

Dijelaskan Muhadjir, KIP Plus bisa digunakan sebagai alat transaksi, serta menjadi alat bantu untuk meningkatkan literasi keuangan dan perbaikan penyaluran bantuan pendidikan agar memenuhi prinsip akuntabilitas. Ke depan, penyaluran KIP akan diselaraskan dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH).