Tak Ada Faksi Jenderal Hijau dan Merah

jpnn.com - JAKARTA - Keberadaan purnawirawan di masing-masing kubu capres, membuat faksi di tingkat elit militer negeri ini kembali mencuat. Isu Jenderal Hijau versus Jenderal Nasionalis kembali mencuat.

Namun, kondisi ini dirasa wajar, karena semua tentara di negara manapun di dunia tidak akan pernah lepas dari even politik. Tak terkecuali pemilihan presiden.

"Tidak bisa dilarang dan dibendung, karena tentara ketika sudah purnawirawan, ya dia sudah jadi sipil lagi. Karena itu, perlu masa jeda bagi pensiunan tentara sebelum terjun ke politik," ujar Pengamat militer yang juga menjabat Direktur Eksekutif Institut Peradaban, Salim Said saat menjadi pembicara dalam diskusi 'Perang Antar-Jenderal Prabowo dan Jokowi' di gedung DPD, Senayan Jakarta Selatan, Jumat (20/6).

Salim juga menjelaskan, kalau mengacu kepada negara-negara yang sudah lebih maju dan lebih dulu berdemokrasi, mestinya ada undang-undang yang mengatur mengenai proses dan rentang waktu bagi perwira menengah hingga jenderal untuk bisa masuk ke ranah publik.

"Contohnya di Israel misalnya, setelah dua tahun pensiun, baru boleh masuk politik. Jadi sebetulnya keterlibatan pensiunan TNI di politik tak perlu diributkan dan dipersoalkan terus menerus," tandasnya.

Dirinya lantas menyebut nama Wiranto yang sebelum pensiun mengemban jabatan Panglima TNI. Namun ketika pensiun, kata Salim, maka Wiranto pun menjadi warga negara biasa.

"Sama haknya dengan saya. Jadi kenapa harus terlalu diributkan," kata mantan Duta Besar Indonesia untuk Republik Ceko itu.

Menyikapi adanya wacana persaingan faksi Hijau dan Merah di internal TNI, Salim yang kini menjadi guru besar ilmu politik di Universitas Indonesia itu menegaskan bahwa tidak ada fraksi-fraksi di TNI.