Tak Ada Garansi Pilkada oleh DPRD Bisa Cegah Politik Dinasti

jpnn.com - JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) menilai pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh DPRD bukan solusi untuk mencegah terjadinya politik dinasti. Bahkan, PAN menganggap pilkada oleh DPRD justru dapat memperbesar terjadinya politik dinasti.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PAN Dradjad H Wibowo, menanggapi solusi usulan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahwa sistem pilkada melalui DPRD dapat mengakhiri politik dinasti.  "Itu argumen yang tidak ada dasarnya. Logikanya tidak nyambung. Jadi pemilihan oleh DPRD bukan alat mencegah politik dinasti. Bisa mengurangi, tapi bisa juga malah memperbesar dinasti," katanya saat dihubungi wartawan, Jumat (18/10).

Ia menjelaskan, keputusan yang diambil oleh DPRD adalah perwujudan dari kepentingan para partai politik (parpol) di dalamnya. Padahal, parpol sendiri tidak bersih dari praktik politik dinasti.

Dia mencontohkan politik dinasti di Partai Demokrat pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Bagaimana jika ada keluarga SBY yang maju di satu daerah? Tentu seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat di DPRD daerah tersebut akan mati-matian memperjuangkan anggota keluarga SBY tersebut," ujarnya.

Mantan anggota DPR RI itu menambahkan, pilkada oleh DPRD juga menggeser politik uang ke lembaga legislatif tersebut. Bahkan, praktik politik uang bakal semakin subur dan nantinya semakin banyak anggota dewan yang dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Maraknya politik uang memang menjadi salah satu alasan pemerintah untuk mengubah sistem pilkada dari secara langsung oleh rakyat ke DPRD. Namun Dradjad justru mengkritisi alasan Kemendagri itu. "Sebaiknya Kemendagri cari argumen yang cerdas jika memang ingin mengembalikan pilkada ke DPRD," pungkasnya.(dil/jpnn)