Tak Boleh Ada Daerah Istimewa Lagi
Senin, 08 Februari 2010 – 17:06 WIB
Dijelaskan Agun, ketika Indonesia merdeka, Presiden Soekarno kemudian melakukan pendekatan dengan ketiga daerah tersebut. Hasilnya, ketiganya mau masuk NKRI, dengan perjanjian diberikan keistimewaan. Contohnya adalah, pemerintahan Yogyakarta dikepalai oleh seorang Sultan atau Paku Alam, bukan gubernur, bupati atau walikota.
"Ini juga ada di konstitusi. Di dalam UUD 1945, daerah istimewa itu hanya Yogyakarta, Aceh dan Papua. Kalau kemudian ada daerah lain seperti Riau yang minta menjadi daerah istimewa karena kaya akan minyak, tidak bisa. Sebab itu sama saja melanggar konstitusi," tegasnya.