Tak Maksimal Dukung Cikarang Dry Port, Pemerintah Bakal Rugi

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Forum Transportasi Laut Masyarakat Transportasi Indonesia (FTL-MTI) Ajiph R Anwar yang juga pengamat pelabuhan menilai, pemerintah seharusnya memaksimalkan peran Cikarang Dry Port (CDP). Terlebih saat Pelabuhan Tanjung Priok bermasalah dengan terjadinya penumpukan peti kemas hingga ribuan.

Ajiph menegaskan seharusnya pemerintah mendukung penuh CDP dan tidak menyia-nyiakan semua fasilitas pendukung karena investasi yang dikeluarkan pihak swasta sangat besar.

"CDP itu investasi nasional meski dikelola swasta. Jika tak dimaksimalkan jelas kerugian nasional," tegas Ajiph dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/7).

Ia menegaskan, alasan pemerintah yang menyebut tidak bisa mendistribusikan peti kemas ke CDP secara maksimal karena akses jalan macet, sangat tidak beralasan. Menurut Ajiph, kemacetan merupakan masalah klasik yang selalu dijadikan alasan pemerintah.

Pemerintah sebenarnya pernah memiliki rencana untuk membangun jalur khusus terintegrasi dedicated antara Pelabuhan Tanjung Priok menuju Karawang melalui jalur laut seperti yang sudah sukses dibangun di Tanjung Benoa, Bali. Ia yakin pemerintah bisa membangun jalur khusus layaknya jalan tol Tanjung Benoa di atas laut.

"Jalur khusus itu satu hal ideal dan mestinya bisa direalisasikan. Ketimbang membuka jalan tol baru di darat dimana pembebasan lahan sangat mahal. " tandasnya.

Jika jalur khusus seperti itu terwujud, penumpukan peti kemas tidak akan terjadi karena masing-masing pelabuhan termasuk Cikarang Dry Port juga menjadi maksimal lagi. "Dengan rencana membangun tol, tidak akan terkejar dan masalah akan terus terulang," sergahnya.

Di sisi lain, kesemrawutan peti kemas sekarang ini juga lantaran Pelindo dan Bea Cukai juga tidak efisien. Bea Cukai dan Pelindo memang bertugas mengawal pendapatan negara dan menyeleksi barang masuk namun yang terjadi sekarang seperti memperlambat bukan mempercepat arus barang.