Tak Masuk Anggota DK Batam, DPRD Ngadu ke Darmin Nasution

jpnn.com - BATAM - Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Riky Indarakari, juga membenarkan jika Darmin mengaku tidak tahu soal latar belakang politik Hatanto. 

Darmin mengakui, sebelumnya memang banyak usulan nama-nama calon pimpinan BP Batam yang berasal dari kalangan politikus. Namun dia tidak menyangka, jika Hatanto adalah salah satunya.

Menurut Darmin, kata Riky, nama-nama unsur pimpinan BP Batam tersebut diputuskan oleh Presiden. Dalam arahannya, Presiden meminta pimpinan BP Batam merupakan kalangan profesional.

"Kenyatannya sekarang, yang mimpin justru orang politik," kata politikus PKS ini.

Idealnya, lanjut Riky, pimpinan BP Batam mengetahui seluk beluk Kota Batam. "Seperti mantan KSAL yang kini jadi staf khusus Gubernur Kepri, beliau tahu persis wilayah ini. Saya tahu, karena pernah membaca bukunya," ungkapnya lagi.

Riky juga mempertanyakan sistem penggajian unsur pimpinan BP Batam. Dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN), APBN/APBD hanya untuk menggaji pegawai yang berstatus sebagi PNS atau Pegawai Negeri dengan Perjanjian Kerja (P3K). 

"Apalagi unsur pimpinan BP Batam sudah masuk usia pensiun, harusnya tak berhak mendapatkan (anggaran)," beber Riky.

Riky juga menyoal sistem kerja BP Batam, yang dalam pertemuan dengan DPRD Batam belum lama ini menegaskan jika mereka bukan mitra kerja DPRD Batam.