Tak Semestinya DPR dan Pemerintah Ada di MKH
Rabu, 03 Agustus 2011 – 19:29 WIB
![Tak Semestinya DPR dan Pemerintah Ada di MKH Tak Semestinya DPR dan Pemerintah Ada di MKH - JPNN.COM](https://image.jpnn.com/resize/570x380-80/image_not_found.jpg)
JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Fajrul Falaakh, menilai ada kesalahan dalam pembentukan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang beranggotakan perwakilan dari DPR dan pemerintah. Menurutnya, komposisi itu dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi independensi hakim.
“Memang yang terkait Majelis Kehormatan sebelum diketok, saya berpendapat itu memang tidak tepat. Produk legislasi DPR yang mengatakan MK itu anggotanya perwakilan. Itu sama sekali tidak mencerminkan pemikiran konstitusi yang menyatakan MK itu sebagai lembaga yang terpisah,” ujar Fajrul di gedung MK, Rabu (3/8).
Menurut Fajrul, sumber rekrutmen hakim MK memang berasal dari DPR, MA dan pemerintah. Namun, bukan berarti unsur-unsur tersebut terwakili dalam komposisi keanggotaan hakim.
Karena jika demikian, independensi MK sebagai lembaga yudikatif akan hilang. “Sumber perekrutanya memang disebut dari tiga pihak, tapi tidak dikatakan sebagai perwakilan ketiganya. Kalau dikatakan seperti itu artinya tidak independen,” tandasnya.
JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Fajrul Falaakh, menilai ada kesalahan dalam pembentukan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang beranggotakan perwakilan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
Ma'ruf Amin Sebut Kasus Hasyim jadi Pelajaran Penting untuk Jaga Moralitas
-
Film Dokumenter Rossa, Kisahkan Perjalanan Karir 25 Tahun Berkarya
-
Pusat Data Nasional Sementara Diretas, Jokowi: Sudah Dievaluasi Semua
-
Melejit di Survei LSI untuk Pilgub Jateng
-
LOL Indonesia: 10 Komedian Adu Strategi Tahan Tawa Selama 6 Jam
BERITA LAINNYA
- Humaniora
Kemenag Umumkan Hasil Seleksi Administrasi Imam Masjid UEA 2024
Jumat, 05 Juli 2024 – 00:20 WIB - Humaniora
Praktisi Hukum UI Sebut Gugatan terkait Pembangunan Kantor Kedubes India Salah Sasaran
Kamis, 04 Juli 2024 – 23:25 WIB - Hukum
Bambang Pacul Sebut Komisi III Kemungkinan Akan Kunker ke Sumbar Dalami Kasus Afif Maulana
Kamis, 04 Juli 2024 – 22:26 WIB - Humaniora
Jaksa Tetapkan Mantan Kadisbudpar Indramayu Jadi Tersangka Korupsi Air Terjun Buatan
Kamis, 04 Juli 2024 – 22:08 WIB
BERITA TERPOPULER
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Mantan Ketua KPU Hasyim Asyari Terbukti Melakukan Tindakan Asusila
Kamis, 04 Juli 2024 – 23:57 WIB - Kesehatan
6 Manfaat Terong Belanda yang Ramah untuk Penderita Penyakit Ini
Jumat, 05 Juli 2024 – 02:00 WIB - Humaniora
Praktisi Hukum UI Sebut Gugatan terkait Pembangunan Kantor Kedubes India Salah Sasaran
Kamis, 04 Juli 2024 – 23:25 WIB - Jateng Terkini
Peta Politik di Jateng Memanas, MUI Ajak Masyarakat Menjaga Persatuan
Jumat, 05 Juli 2024 – 01:00 WIB - Mobil
Hotman Paris Jual Koleksi Mobil Mewah Miliknya, Ada Apa?
Jumat, 05 Juli 2024 – 00:06 WIB