Alexa Analytics
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store

Takut Digantung Komunis, Legislator Amerika Minta Joe Biden Jegal Perusahaan China

Sabtu, 17 April 2021 – 13:50 WIB
Takut Digantung Komunis, Legislator Amerika Minta Joe Biden Jegal Perusahaan China - JPNN.COM
Gedung Putih. Foto: Reuters

jpnn.com, WASHINGTON DC - Anggota Kongres AS mendesak pemerintahan Joe Biden untuk menjegal kemajuan perusahaan teknologi asal China. Caranya, dengan membatasi penjualan alat pembuat chip ke perusahaan-perusahaan Negeri Panda tersebut.

Dalam sebuah surat kepada Menteri Perdagangan Amerika Serikat Gina Raimondo, anggota DPR Michael McCaul dan Senator Tom Cotton meminta aturan semacam yang digunakan untuk mempersulit penjualan semikonduktor kepada Huawei, diterapkan juga ke perusahaan-perusahaan China yang memproduksi chip superkomputer.

Surat itu, tertanggal 13 April dan dipublikasikan pada Kamis (15/4), meminta pemberlakuan lisensi untuk penjualan perangkat lunak otomatisasi desain elektronik (EDA), antara lain pembatasan penjualan terkait chip ke perusahaan China.

"Ini demi memastikan perusahaan AS serta perusahaan dari negara mitra dan sekutu kita tidak diizinkan untuk menjual tali yang akan mereka (perusahaan China) gunakan untuk menggantung kita semua kepada komunis," tulis kedua legislator dalam surat mereka.

Seorang perwakilan dari Departemen Perdagangan AS, yang mengakui telah menerima surat tersebut, mencatat bahwa tujuh entitas superkomputer China dimasukkan ke dalam daftar hitam perdagangan pekan lalu.

"Badan tersebut terus meninjau keadaan untuk menentukan apakah tindakan tambahan diperlukan," kata perwakilan dari Departemen Perdagangan AS itu.

Amerika Serikat tahun lalu mengeluarkan aturan yang mewajibkan lisensi untuk penjualan semikonduktor ke Huawei yang dibuat di luar negeri dengan peralatan pembuat chip AS. Aturan itu memperluas jangkauan AS untuk menghentikan ekspor ke Huawei.

Huawei ditambahkan ke dalam "daftar hitam entitas" Departemen Perdagangan AS pada 2019 karena masalah keamanan nasional dan kebijakan luar negeri.