Tamsil Linrung: Jika Benar Bukan untuk Infrastruktur, Audit Saja Dana Haji

Anggota DPD perwakilan Sulawesi Selatan ini mencontohkan pembangunan Bandara Kertajati yang sekarang menjadi bengkel pesawat. Juga beberapa proyek lainnya yang setelah dihitung jauh dari nilai kemanfaatan seperti yang direncanakan pemerintah.  

“Sehingga jangan salah bila ditambah dengan kegagalan keberangkatan haji ini masyarakat menduga kuat dana haji ini ditempatkan di sukuk jangka panjang yang tidak bisa ditarik secepatnya,” tegasnya. 

Tamsil mengaku mendapatkan informasi dari BPKH yang menyatakan sekitar 65 persen dana haji ditempatkan di sukuk jangka panjang, sisanya di bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Diduga dana itu juga ditempatkan di sukuk negara agar aman.

“Jangankan dana haji, dana LPS saja ditempatkan di sukuk,” kata mantan anggota DPR RI Fraksi PKS ini.

Dia menjelaskan, dana sukuk artinya masuk ke APBN dan dicatat sebagai salah satu penerimaan negara bergabung dengan penerimaan-penerimaan lainnya baik dari pajak maupun bukan pajak. Karena sudah masuk APBN maka penggunaannya bisa di mana saja termasuk membiayai infrastruktur. 

“Inilah makanya saya heran kenapa narasinya seragam tidak dipakai untuk itu (infrastruktur), seolah-olah itu hal terlarang," ucapnya.

Dia menduga karena melihat ada kegagalan di bidang infrastruktur sehingga muncul kekhawatirkan dana ini susah dicairkan karena sudah dipakai di sana (infrastruktur). (esy/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini: