Tanah Seharusnya Dikuasai Rakyat Bukan Pemilik Kekuatan

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Pengkajian MPR RI menggelar Simposium Nasional bertajuk ‘Sistem Perekonomian Nasional Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan UUD 1945’, di Gedung Nusantara IV, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (12/7).

Hadir dalam acara tersebut, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang didaulat membuka secara resmi Simposium, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta, pimpinan Fraksi dan Kelompok anggota DPD di MPR, para pimpinan Badan MPR, para pimpinan Lembaga Pengkajian MPR, pimpinan Komisi DPR dan pimpinan Komite DPD dan sekitar 500 peserta.

Dalam sambutannya, Ketua MPR Zulkifli Hasan atas nama pimpian dan anggota MPR RI sangat mengapresiasi Pimpinan Lembaga Pengkajian MPR RI yang menginisiasi penyelenggaraan simposium.

Zulkifli juga memberikan penghargaan setinggi-timgginya kepada Wapres RI Jusuf Kalla karena sangat mengapresiasi dan menghadiri penyelenggaraan simposium.

“Penyelenggaraan simposium ini sangat luar biasa. Sungguh saya memandang temanya sangat penting sebab terkait dengan hajat hidup orang banyak dan kepentingan kita bersama seluruh bangsa dan negara Indonesia. Saya melihat, kegiatan simposium ini merupakan upaya yang sangat tepat ditengah kondisi bangsa kita sekarang ini yang tengah menghadapi berbagai persoalan khsuusnya yang terkait dengan masalah kesenjangan di tengah-tengah masyarakat baik kesenjangan ekonomi, keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Zulkifli mengatakan, sebagai rumah rakyat Indonesia, MPR RI banyak kedatangan berbagai elemen masyarakat yang mengungkapkan banyaknya ketimpangan kesejahteraan dan ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Semua itu fakta dan sangat nyata terutama soal lahan.

Sebagai contoh, ada daerah yang wilayahnya sangat luas dengan kekayaan alam yang sangat besar, tapi tidak berpengaruh kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.