Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Tangkap Pesawat Asing, TNI Tak Bisa Menyidik

Perlu Perbaikan Aturan untuk Penindakan

Rabu, 26 November 2014 – 06:00 WIB
Tangkap Pesawat Asing, TNI Tak Bisa Menyidik - JPNN.COM

jpnn.com - JAKARTA - Meningkatnya kekuatan alat utama sistem persenjataan (Alusista) dengan bertambahnya pesawat Sukhoi tidak diimbangi dengan perbaikan peraturan. Salah satunya, TNI Angkatan Udara (AU) yang kendati menangkap pesawat asing tanpa izin, namun sama sekali tidak bisa menyidik.

Kepala Pusat Penerangan TNI AUMarsma Hadi Tjahjanto mengakui, selama setahun ini dengan tangkapan empat pesawat asing tanpa izin terbang di Indonesia, TNI AU mendapatkan pengalaman yang bisa menjadi masukan pemerintah. Yakni, soal kewenangan penyidikan.

TNI AU tidak bisa melakukan penyidikan secara langsung, karena kewenangan itu ada pada Kementerian Perhubungan. "Padahal, perlu efektivitas dalam upaya menjaga kedaulatan negara," terangnya.

Padahal, pelanggaran batas wilayah oleh pesawat asing bisa terjadi kapan saja. Sehingga, dengan terbatasnya kewenangan ini, maka penanganan bisa terhambat. "Untuk menyidik perlu menunggu Kementerian perhubungan," ujarnya.

Masalah lainnya, soal pesawat yang melanggar batas negara hanya disanksi biaya administrasi maksimal Rp 60 juta. Bila dibandingkan dengan biaya operasional pesawat Sukhoi yang per jamnya mencapai RP 400 juta tentu tidak sebanding. "Kalau pesawat F-16 biaya operasionalnya saja Rp 80 juta hingga Rp 90 juta per jam," terangnya.

Pengalaman ini, lanjut dia, mengarah pada keperluan untuk memperbaiki undang-undang yang ada. Sehingga, pengamanan terhadap kedaulatan negara menjadi jauh lebih baik. "Tidak hanya perbaikan kualitas alusista, perbaikan aturan juga perlu," tuturnya.

Sementara itu Menteri Koordinator Poltik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purjianto menjelaskan, memang hal tersebut harus dibenahi, tidak hanya soal aturannya. Namun, juga penegakan hukumnya. "Bagaimana jalannya, ada hambatan aturan atau apa," tegasnya.

Kalau ternyata setelah dikaji memang ada masalah aturan, tentu Menkopolhukam berupaya untuk merevisi aturan tersebut. "Hal ini dilakukan demi penegakan hukum yang baik,," ujarnya ditemui di kantor Kemenkopolhukam di jalan Medan Merdeka Utara.

JAKARTA - Meningkatnya kekuatan alat utama sistem persenjataan (Alusista) dengan bertambahnya pesawat Sukhoi tidak diimbangi dengan perbaikan peraturan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

X Close