Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Tanpa Tata Cara Pemilihan Ketum, Munas Golkar Rentan Kehilangan Legitimasi

Kamis, 28 November 2019 – 13:51 WIB
Tanpa Tata Cara Pemilihan Ketum, Munas Golkar Rentan Kehilangan Legitimasi - JPNN.COM
Ilustrasi Golkar. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Golkar Ton Abdillah Has khawatir Munas Golkar awal Desember nanti kehilangan legitimasi baik secara hukum maupun politis.

Ton menilai, keengganan sebagian pengurus DPP, khususnya Ketua Umum Airlangga Hartarto membahas serta mengesahkan tata cara pemilihan pimpinan partai dalam pleno, Rabu (27/11) malam, mencederai demokrasi di tubuh Partai Golkar.

"Hal itu berisiko menempatkan hasil Munas mendatang kehilangan legitimasi. Lebih jauh lagi, kondisi ini berpotensi mendorong Partai Golkar pada perpecahan," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (28/11).

Ton mengatakan, rapat pleno DPP Partai Golkar malam tadi berlangsung tanpa pembahasan materi Munas. "Steering committee yang bertanggung jawab menyusun materi Munas hanya memaparkan kisi-kisi melalui slide di proyektor tanpa membagikan atau menunjukkan secara utuh sejumlah materi krusial yang membutuhkan pengesahan pleno," tuturnya.

Menurut pria yang juga Ketua DPP Majelis Dakwah Islamiyah ini, di antara materi krusial tersebut adalah laporan pertanggungjawaban dan tata cara pemilihan ketua umum/ketua formatur dan anggota formatur.

"Meskipun diinterupsi banyak pengurus, ketua umum Airlangga Hartarto yang memimpin langsung rapat pleno beralasan hal tersebut akan dibahas di Munas sebagai forum tertinggi sehingga tidak perlu dibahas pada rapat pleno pengurus," katanya.

Ton mengaku bisa memaklumi jika konteksnya adalah draf perubahan AD/ART atau draf rekomendasi Munas. "Namun, logika yang sama tentu tidak tepat jika mengacu pada laporan pertanggungjawaban serta tata cara pemilihan pimpinan partai," ucapnya.

Laporan pertanggungjawaban, imbuh Ton, merupakan laporan kolektif pengurus yang mestinya dibahas dan disahkan sebelum disampaikan pada forum Munas. Sementara tata cara pemilihan pimpinan partai merupakan aturan yang harus ditetapkan sebelum Munas. "Tahapannya sudah dimulai sebelum Munas digelar, yaitu tahap penjaringan calon ketua umum/ketua formatur," ujar Ton.

Situasi menjelang Munas X Partai Golkar juga sangat rentan menjauhkan partai dari konstituennya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

X Close