Tantangan Baru dari Empat Ruas Itu

jpnn.com - TIGA jam sebelum mendarat di New York Sabtu malam WIB, saya menerima SMS dari Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin. Agak panjang. Dilaporkan hasil rapat tentang pembebasan lahan jalan tol Palembang-Indralaya sebagai berikut.                                    

Pertama, lahan Palembang-Pemulutan (7 km) telah tuntas pembebasannya. Kedua, lahan Poros (15 km) dan Exit (4 km) sedang dalam proses (pengukuran, sosialisasi, dan lain-lain). Pembayaran ganti rugi mulai bulan depan. Insya Allah tuntas bulan September. Ketiga, dengan penjelasan tersebut, saya mohon pekerjaan dapat dimulai tanggal 1 Juli 2014.

Saat itu juga, di atas ketinggian 12.000 km di atas udara Iceland langsung saya jawab: siaaaaap!

Hari itu, sepanjang penerbangan pesawat A380 dari Dubai ke New York selama 13 jam, saya bisa terus bekerja. Saya diskusikan persiapan pembangunan jalan tol Sumatera. Terutama empat ruas yang kelihatannya bisa segera dimulai.

Berita baik itu saya peroleh dari Menko Perekonomian Chairul Tanjung (CT). Dalam rapat dengan semua eselon satu Kemenko Perekonomian dan eselon satu Kementerian BUMN Kamis lalu, Pak CT menyampaikan bahwa menteri pekerjaan umum sudah setuju menunjuk PT Hutama Karya/HK (Persero) sebagai perusahaan yang akan mengerjakan empat ruas jalan tol Sumatera. Yakni: Medan-Binjai, Pekanbaru-Dumai, Palembang-Indralaya, dan Bakauheni-Tebanggi Besar.

"Saya tidak ada kepentingan dengan HK. Siapa pun yang ditunjuk saya setuju. Asal segera disetujui," ujar Pak CT menirukan pembicaraannya.

Memang sejak hampir setahun lalu saya mengajukan PT HK untuk menangani proyek itu. Saya juga tidak mempunyai kepentingan apa-apa dengan BUMN yang satu ini. Bahwa saya mengajukan PT HK semata-mata karena tinggal perusahaan inilah satu-satunya BUMN Karya yang masih 100 persen milik negara. Yang lain-lain sudah go public.

Untuk yang sudah go public (Wika, Waskita, Adhi, dan PP), pemerintah tidak bisa menugasi begitu saja. Kalau ditugasi untuk mengerjakan proyek yang kurang menguntungkan, mereka bisa menolak. Padahal, empat ruas jalan tol tersebut belum layak secara komersial. Saya tentu tidak mengusulkan beberapa BUMN lain yang masih 100 persen milik negara (seperti Brantas Abipraya dan lain-lain) karena kelompok ini masih terlalu kecil untuk tugas berat tersebut.