Tantangan Baru dari Empat Ruas Itu

Memang ada kelemahan HK yang membuat proses penugasannya ini berlarut-larut. Misalnya adanya peraturan yang mengharuskan pengelola jalan tol adalah perusahaan khusus jalan tol. Sedangkan HK adalah perusahaan kontraktor umum. Untuk kelemahan ini saya bisa selesaikan.

Meski kelihatannya sulit, bagi saya ini mudah sekali. Saya minta HK mengubah akta perusahaannya menjadi perusahaan jalan tol. Ini pekerjaan ringan. Satu minggu bisa selesai. Proyek-proyek non-tol yang selama ini menjadi bidang usaha HK diserahkan saja ke anak perusahaan. Beres.

Memang, di samping berita gembira itu, Pak Menko menyampaikan tantangan: bisakah tanpa APBN sama sekali. Saat itu juga langsung saya jawab: seharusnya bisa, karena itu akan saya usahakan.

Saya tahu jawaban saya itu kurang disukai manajemen PT HK. Perusahaan ini maunya dibantu APBN sebesar Rp 7 triliun. Bukan main gigihnya teman-teman HK berjuang untuk mendapatkan dana APBN.

Itu agak bertentangan dengan keinginan saya agar BUMN jangan minta-minta APBN. Selama dua tahun jadi menteri BUMN, saya selalu menolak untuk meminta penyertaan modal negara (PMN).

Kalau toh ada PMN selama dua tahun terakhir, itu bukanlah PMN dalam bentuk dana segar. Artinya, PMN itu hanyalah berupa pengesahan proyek negara di masa lalu yang setelah jadi proyeknya diserahkan ke BUMN. Saya istilahkan hal ini dengan PMN non-cash.

Seusai rapat dengan Pak Menko itu, saya langsung rapat-rapat dengan BUMN Karya, terutama dengan direksi HK. Saya juga minta saran dan pandangan BUMN Karya yang lain untuk bisa ikut gotong royong. Kami tahu APBN kita lagi sulit. Subsidi BBM begitu menyiksa keuangan negara. Karena itu, meminta dana APBN sangatlah tidak bisa diterima.

Jumat sore lalu, sambil berangkat ke bandara untuk menuju Dubai, saya bicarakan lagi membangun empat ruas tol itu tanpa APBN. Dirut PT Jasa Marga Tbk Adityawarman ikut urun rembuk.