Tantowi Jagokan Politikus PDIP Jadi KaBIN

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo dan Kabinet Kerja bentukannya sudah sepekan lebih bekerja. Namun, hingga saat ini presiden yang dikenal dengan panggilan Jokowi itu belum menunjuk Kepala Badan Intelijen (KaBIN) yang baru.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Tedjo Edy Purdjianto mengakui sejumlah nama sudah masuk daftar kandidat KaBIN untuk menggantikan Marciano Norman. Nama-nama itu antara lain Sjafrie Sjamsoeddin, TB Hasanuddin, Sutiyoso dan As’ad Ali.

Namun, Wakil Ketua Komisi I DPR yang membidangi pertahanan dan intelijen, Tantowi Yahya mengingatkan Presiden Jokowi agar mengkonsultasikan nama calon KaBIN ke DPR terlebih dulu. "Amanat UU Intelijen, DPR memberikan pertimbangan atas usulan Presiden untuk calon Kepala BIN," kata Tantowi kepada JPNN di Jakarta, Selasa (4/11).

Bahkan, lanjut Tantowi, bisa saja DPR menolak nama calon KaBIN yang disodorkan Presiden Jokowi. "Komisi I DPR bisa menolak, sama seperti juga ke calon dubes,” papar politikus Golkar itu.

Tantowi mengapresiasi nama-nama yang masuk kandidat KaBIN itu. Namun demikian, mantan presenter dan quiz master itu mengingatkan Presiden Jokowi bahwa sebaiknya calon KaBIN dipilih dari figur yang selama ini dekat dengan dunia intelijen dan punya visi bagus dalam membangun intelijen.

Hal yang tak kalah penting, lanjut Tantowi, calon KaBIN itu harus terbebas dari persoalan korupsi ataupun hak asasi manusia. “Sebaiknya calon Kepala BIN itu bebas dari segala macam permasalahan baik korupsi maupun HAM dan yang bisa berkomunikasi baik dengan DPR,” cetusnya.

Bagaimana dengan nama-nama calon KaBIN yang sudah beredar sebagaimana pengakuan Menkopolhukam Tedjo Edhy? Secara eksplisit Tantowi menyebut satu nama yang menurutnya memenuhi syarat memimpin BIN. “Persyaratan itu semua ada di Kang TB Hasanuddin,” ucap Tantowi.

Lebih lanjut Tantowi mengaku mengenal secara baik pemikiran-pemikiran Hasanuddin yang juga politikus PDIP itu. Terlebih, Tantowi pernah bersama-sama Hasanuddin menjadi pimpinan Komisi I DPR yang juga membidangi intelijen dan hubungan luar negeri.